Soppeng-Pelaksanaan Proyek Sanitasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2025 di Kabupaten Soppeng menuai sorotan tajam setelah anggaran senilai Rp3,375 miliar dilaporkan telah ludes dicairkan sepenuhnya.
Dana tersebut dialokasikan untuk program pembangunan tangki septik individual serta fasilitas toilet bagi masyarakat yang dikelola melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Soppeng.
Kendati seluruh anggaran telah terserap habis, proyek ini diwarnai oleh kejanggalan administratif yang cukup serius.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJ) dari pihak KSM tidak disusun secara transparan dan berkala selama masa pengerjaan, melainkan baru dibuat secara mendadak bertepatan dengan berlangsungnya audit atau pemeriksaan resmi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Penyusunan laporan keuangan secara instan saat pemeriksaan lapangan ini dinilai mencederai prinsip akuntabilitas.
Kondisi tersebut tidak hanya memicu tanda tanya di tengah masyarakat, tetapi juga menuntut adanya evaluasi serta investigasi lanjutan dari instansi berwenang guna memastikan tidak adanya potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana sanitasi di Kabupaten Soppeng.
Upaya konfirmasi yang dilayangkan terkait polemik pencairan anggaran sanitasi senilai Rp3,375 miliar ini belum membuahkan hasil.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Soppeng belum dapat dimintai keterangan karena yang bersangkutan dikabarkan tengah menghadiri agenda rapat bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hingga berita ini diturunkan, Kamis (30/7/2026), pihak Dinas PUPR Kabupaten Soppeng belum memberikan tanggapan resmi lanjutan terkait polemik tersebut.(*)
