Denews.id Soppeng-Lagi dan lagi dugaan diskriminasi terhadap sejumlah media lokal di Kabupaten Soppeng kembali terjadi.
Sebut saja , seperti media Katata.id, dikabarkan "Diblacklist" atau mengalami penghentian kerja sama publikasi dengan Dinas Pendidikan Soppeng secara sepihak.
Sofyan pimpinan Katata.id merasa terzalimi dengan penghentian kerja sama dilakukan tanpa pemberitahuan atau evaluasi terlebih dahulu.
Menurutnya, keputusan itu muncul setelah redaksi menurunkan sejumlah laporan dan memberitakan perkembangan kasus alat dan mesin pertanian (alsintan) yang kini ditangani Kejaksaan Negeri Soppeng
“Begitu kami menulis berita-berita terkait kasus alsintan, langsung diputus. Tidak ada pemberitahuan, tidak ada evaluasi,”kata Sofyan kepada rekan sejawatnya pada Jum'at (21/11).
Sementara, sumber internal Dinas Pendidikan yang meminta identitasnya dirahasiakan membenarkan adanya alokasi anggaran publikasi untuk media.
Namun, ia menegaskan keputusan penghentian kerja sama bukan berasal dari mekanisme dinas, melainkan arahan langsung dari Bupati Soppeng Suwardi Haseng.
Terkait itu, sejumlah jurnalis di Soppeng menilai langkah ini berpotensi menutup ruang kritik terhadap pemerintah.
Pelbagai pendapat bahwa intervensi semacam ini bertentangan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Menurutnya, dana publik untuk publikasi seharusnya digunakan untuk menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat, bukan untuk membungkam media.
Wartawan yang sering membuat berita kritikan tidak seharusnya diblacklist, karena kebebasan pers dan hak untuk mengkritik dijamin oleh undang-undang.
Sebagai informasi, hingga berita ini di publikasikan, Bupati Soppeng Suwardi Haseng belum diminta tanggapannya terkait kabar ini.(*)
