Ilustrasi
Denews.id Makassar-Bimbingan Teknis (Bimtek) di Hotel Dalton Makassar yang diikuti 292 sekolah terdiri dari Sekolah Dasar Negeri (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Soppeng menuai pro-kontra.
Sebab, bimtek yang menggunakan APBD dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2025 itu terkesan "merampok uang negara"ditengah efisiensi anggaran.
Berdasarkan data yang dihimpun menyebutkan, bahwa setiap sekolah diwajibkan mengirim 1 (satu) peserta dengan biaya transportasi sebesar Rp 850.000,-ribu.
Pelbagai kalangan berpendapat bahwa kalau memang bertujuan untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik , kenapa bukan di Kabupaten Soppeng laksanakan, kenapa harus ke Makassar dengan biaya tentu mahal ?.
Ketua LPKN Kabupaten Soppeng , Alpred Surya Putra Panduu menilai bahwa pelaksanaan bimtek di luar daerah itu bertentangan dengan prinsip efisiensi yang kerap disuarakan pemerintah daerah.
Dia mengungkapkan bahwa apapun alasannya Dana BOS itu hak siswa dan tidak boleh digunakan diluar RKAS yang sudah ditetapkan atau direncanakan.
Terkait itu, ia meminta agar seluruh kepala sekolah peserta Bimtek diaudit terkait penggunaan dana BOS dan dana perjalanan dinas.
“Kami mendesak inspektorat, melakukan audit menyeluruh.Ini penting agar publik tahu apakah penggunaan dana tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan yang berlaku,”kata Alfred kepada wartawan pada Selasa (04/11).
Sementara Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng Andi Sumangerukka, memilih tak mengangkat teleponnya, meskipun notifikasi sedang berdering alias aktif.
Begitu pula saat dichat via WhatsAppnya terkait Bimtek tersebut lagi dan lagi, dia tak menggubris pesan yang dilayangkan.
Hingga berita ini dipublikasikan belum ada klarifikasi dari pihak dinas pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Soppeng.(*)
