Denews.id Jakarta-Bandara udara milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Jalan Trans Sulawesi , Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah , menuai kritikan.
Pasalnya, bandara udara yang diresmikan oleh presiden Jokowi pada 2019 diduga beroperasi tanpa otoritas Negara seperti Bea cukai dan Imigrasi hingga pengawasan penerbangan.
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) Pusat , Teuku Yudhistira mengaku heran dengan adanya bandara udara yang beroperasi secara ilegal di wilayah yang memiliki salah satu tambang terbesar di tanah air.
"Sejak awal, sinyal itu memang sudah disampaikan oleh berbagai pihak lewat berbagai kesempatan, termasuk oleh Presiden Prabowo sendiri saat mengikuti kontestasi Pilpres di tahun 2019 ketika melawan Jokowi.
"Apalagi baru-baru ini, Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin secara tegas mengatakan "Tidak boleh ada Republik di dalam Republik,"kata Yudistira pada Selasa (25/11).
Menurut Yudistira, adanya bandara ilegal ini jelas ancaman nyata bagi kedaulatan negara yang harus cepat dihentikan.
"Pak Prabowo dengan rasa nasionalismenya yang tidak perlu diragukan lagi, saya rasa bakal bertindak tegas untuk segera menutup atau menggulung bandara yang jelas-jelas menjadi ancaman bagi negara ini,"harapnya.
Sambung , Yudistira bahwa berdasarkan hasil investigasi, terindikasi ada pejabat tinggi negara di lingkungan Executive yang memiliki saham di IMIP.
"Kami minta baik kepolisian, kejaksaan, BIN, BAIS hingga KPK segera membidik siapa pejabat tinggi negara yang ikut bermain didalam bisnis hitam ini," tegasnya.
