Ilustrasi
Soppeng-Lebih dari 100 sekolah di Kabupaten Soppeng saat ini masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh). Dari jumlah tersebut, 17 sekolah di antaranya berada di wilayah Kecamatan Marioriwawo.
Kondisi ini memicu keprihatinan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Soppeng. Pihak legislatif mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera melantik kepala sekolah definitif demi menjaga stabilitas dan mutu pendidikan.
Anggota DPRD Soppeng dari Fraksi PDI Perjuangan, Ardi Doma, menegaskan bahwa kekosongan jabatan yang berlarut-larut ini telah melanggar Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 yang membatasi ketergantungan pada status Plt.
Menurut Ardi, roda kepemimpinan sekolah yang terlalu lama dipegang oleh Plt dapat berdampak buruk pada pengambilan kebijakan strategis serta tata kelola administrasi di sekolah.
"Plt itu sifatnya hanya solusi sementara. Sekolah sangat membutuhkan kepala sekolah definitif agar program-program kerja dan peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan secara maksimal," ujar Ardi, Jumat (29/5).
Selain masalah efektivitas kepemimpinan, Ardi juga mendesak Bupati Soppeng untuk segera melantik para lulusan pelatihan Bakal Calon Kepala Sekolah (BCKS) tahun 2025 yang hingga kini belum ditempatkan.
Ia menilai, penundaan pelantikan ini berpotensi merugikan keuangan negara.Pasalnya, anggaran pusat yang telah dialokasikan untuk mendidik dan melatih para peserta BCKS tersebut terancam menjadi sia-sia jika kompetensi mereka tidak segera dimanfaatkan.
"Penundaan pelantikan ini dinilai berpotensi merugikan negara, karena anggaran pusat yang digunakan untuk melatih mereka (BCKS) menjadi sia-sia jika tidak segera didefinitifkan," pungkasnya.
