Ketua LMP Markas Cabang Soppeng , Syaharuddin.
Soppeng-Markas Cabang Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Soppeng mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk segera turun tangan memeriksa realisasi program Ketahanan Pangan (Ketapang) di sejumlah desa di wilayah Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.
Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan ketidaktransparanan dan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa tersebut.
Ketua LMP Markas Cabang Soppeng , Syaharuddin, menyatakan bahwa program ketahanan pangan yang seharusnya menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat desa, dinilai belum menunjukkan dampak signifikan dan disinyalir sarat akan kejanggalan dalam pelaksanaannya.
Menurutnya, pemerintah pusat telah menginstruksikan pengalokasian minimal 20 persen dari Dana Desa untuk program ketahanan pangan nabati dan hewani.
Namun, di lapangan, pemanfaatan anggaran tersebut terkesan seremonial dan diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
"Kami meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Tipikor Polres Soppeng untuk tidak tinggal diam. Periksa seluruh kepala desa yang mengelola dana ketapang," tegas Syaharuddin kepada media, Selasa (19/5).
Beberapa poin krusial yang menjadi sorotan Laskar Merah Putih antara lain,
pengadaan bibit dan sarana prasarana program fisik ketapang yang terbengkalai setelah serah terima selesai dilakukan.
Selain mendorong APH, LMP Soppeng juga menyentil kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng sebagai aparat pengawas internal pemerintah.
"Inspektorat lebih memperketat audit investigasi, bukan sekadar audit administratif tahunan.Jangan sampai audit yang dilakukan hanya formalitas di atas kertas, sementara fakta di lapangan berbanding terbalik,"tegas Syaharuddin.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Soppeng serta perwakilan asosiasi kepala desa belum diminta tanggapan resmi terkait dorongan pemeriksaan dari ormas LMP tersebut.
