Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan dalam Rapat Paripurna di ruang rapat Paripurna DPRD Soppeng, Senin (3/8/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Soppeng, Nasfiding didampingi Wakil Ketua II Muhammad Taufan. Penandatanganan ini menjadi landasan awal penyusunan Rancangan APBD 2027.
Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, mengapresiasi sinergi dan kontribusi konstruktif dari seluruh anggota legislatif selama proses pembahasan.
"Pembahasan KUA dan PPAS bukan sekadar memenuhi tahapan APBD, tetapi momentum menyatukan persepsi untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas dan berpihak pada masyarakat," ujar Suwardi.
Ia mengakui pengelolaan keuangan ke depan dihadapkan pada tantangan berat, mulai dari keterbatasan kapasitas fiskal, dinamika dana transfer, hingga tuntutan pelayanan publik yang makin tinggi.
Pemkab Soppeng berkomitmen mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian agar anggaran berdampak nyata bagi kesejahteraan warga.
Suwardi menginstruksikan seluruh jajaran pemda menjadikan nota kesepakatan ini sebagai pedoman untuk menyusun program pembangunan yang disiplin, tepat sasaran, dan berorientasi hasil demi kemajuan Kabupaten Soppeng.(*)
