Penegasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Kabupaten Soppeng Tahun 2026 yang diinisiasi oleh Polres Soppeng di Aula Tantya Sudhirajati, Jalan Latenri Bali, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kamis (27/8/2026).
Kapolres Soppeng AKBP Hari Budiyanto menegaskan bahwa aparat dan seluruh pemangku kepentingan tidak boleh bersikap reaktif atau bekerja setelah bencana terjadi. Kesiapan dan langkah terukur harus dibangun sejak dini untuk mengadang potensi kebakaran.
"Kita tidak boleh bekerja setelah kejadian. Kesiapan harus dibangun sebelum potensi itu menjadi bencana. Setiap informasi mengenai titik rawan maupun indikasi kebakaran harus segera ditindaklanjuti dengan langkah yang terukur," tegas AKBP Hari Budiyanto.
Selain itu, Kapolres juga menginstruksikan para Bhabinkamtibmas dan Babinsa agar proaktif memantau wilayah binaan masing-masing serta menggencarkan edukasi kepada warga agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar.
Selaras dengan itu, Bupati Soppeng Suwardi Haseng meminta agar setiap titik panas (hotspot) yang muncul segera ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran skala besar atau meluas.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah di Soppeng telah mengalami Hari Tanpa Hujan (HTH) selama 21 hingga lebih dari 60 hari, keterlambatan penanganan dinilai dapat memicu api yang sulit dikendalikan.
Suwardi Haseng, juga meneruskan instruksi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan Karhutla dilakukan sejak dini saat masih berupa titik panas.
"Jangan tunggu sampai muncul titik api besar, kejar dan selesaikan sejak masih berupa titik panas atau hotspot," ujar Suwardi.(*)
