Denews.id Soppeng-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Soppeng menjadi sorotan karena terkesan bersikap tidak transparan dan pilih kasih dalam menjalin hubungan kemitraan dengan insan pers.
Beberapa awak media lokal mengaku tidak menerima pencairan dana publikasi untuk triwulan kedua April–Mei 2025.Padahal sebelumnya kerja sama dinilai berjalan dengan baik dan tanpa kendala.
"Selama ini komunikasi dengan pihak Diskominfo cukup lancar, bahkan semua berjalan profesional.Tapi tiba-tiba kami tidak lagi menerima dana publikasi tanpa penjelasan apa pun,"ujar Lukman pemilik media online Jurnaltime.
Situasi ini memunculkan pertanyaan, bolehkan kerja sama yang sah diputus secara sepihak tanpa pemberitahuan?
Kata Lukman, secara hukum, pemutusan kerja sama secara sepihak, apalagi tanpa pemberitahuan tertulis, bisa dikategorikan sebagai wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, kecuali memang diatur sebaliknya dalam kontrak.
"Dalam konteks kemitraan publik, transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip utama yang harus dijunjung tinggi,"harapnya.
Terkait itu, Ketua LSM Lembaga Pemantau Korupsi dan Negara (LPKN), Alfred, menyayangkan sikap Diskominfo yang dinilainya tidak profesional dan bertindak sepihak.
"Seyogianya penentu kebijakan setiap keputusan yang menyangkut kemitraan dengan media disampaikan secara formal dan transparan.Ini menyangkut anggaran publik,” kata Alfred kepada Denews.id Rabu (11/06).
Ia menyatakan, bahwa hubungan kemitraan antara pemerintah dan media seharusnya dikelola secara objektif dan profesional , karena media bukan hanya mitra informasi, tetapi juga bagian dari pilar demokrasi yang harus diperlakukan secara adil.
"Kami akan melapor ke Inspektorat Kabupaten Soppeng dan Ombudsman atas sikap arogansi Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Soppeng ini ,"jelas Alfred.
Sementara, upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan kepada kepala Dinas Kominfo Soppeng hanya "Menemui jalan buntu".
Telah berulang kali mencoba menghubungi via telepon.Namun Kadis Kominfo Soppeng Kanaruddin tidak memberikan satu pun respons, pesan tak dibalas.Seolan ia menghindar dari tanggung jawab sebagai pejabat publik.
Sehingga sikap bungkamnya itu memperkuat dugaan publik bahwa ia alergi terhadap kontrol sosial.
Ketertutupan seperti ini justru membuka ruang spekulasi liar dan menciptakan narasi miring yang bisa merusak citra pemerintahan Bupati dan wakil Bupati Soppeng , Suwardi-Selle.(*)
