Makassar-Saat ini, penentuan penerima bantuan sosial (bansos) tidak dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pendamping PKH.Hal itu tegaskan oleh Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf di sela-sela acara silaturahmi diruang pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan , Sabtu (18/4).
Dia menegaskan, data penerima bansos ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah dan pendamping PKH berperan dalam pemutakhiran data agar sesuai kondisi riil masyarakat.
"DTSEN bersifat dinamis dan harus terus diperbarui, mencakup perubahan domisili, kondisi ekonomi, hingga data warga yang meninggal dunia. Akurasi data menjadi kunci utama agar penyaluran bansos tepat sasaran," jelas Saifullah Yusuf.
Sementara Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas pelaksanaan program bantuan sosial yang semakin tepat sasaran.
Dia mengungkapkan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menurunkan angka kemiskinan sebesar 0,24 persen atau sekitar 17.000 jiwa pada tahun 2025, yang merupakan capaian signifikan pada tahun pertama kepemimpinannya.
Menurutnya, penurunan tersebut merupakan hasil sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program kesejahteraan sosial.
"Pentingnya pemutakhiran data sosial melalui DTSEN agar program bantuan sosial tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat yang membutuhkan,"ungkap Andi Sudirman Sulaiman.
Dijelaskannya, pemutakhiran data dilakukan melalui dua jalur, yaitu jalur formal, melalui RT/RW, desa atau kelurahan, hingga dinas sosial, yang dilanjutkan dengan musyawarah dan verifikasi lapangan. Serta jalur partisipatif, melalui aplikasi Cek Bansos, pendamping PKH, Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171.
"Masyarakat agar aktif berpartisipasi dalam proses pembaruan data, baik dengan mengusulkan maupun menyanggah data penerima bantuan. Seluruh usulan yang masuk akan diverifikasi oleh BPS dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan untuk memastikan akurasi data,"urainya.
Karena itu, Bupati Soppeng, Suwardi Haseng, menyatakan komitmen untuk mendukung penuh program Kementerian Sosial dalam upaya pengentasan kemiskinan, pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH), serta program Sekolah Rakyat.
"Kami berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pilar sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,"kata Suwardi Haseng dihadapan Mensos dan Gubernur Sulawesi Selatan.(*)
