Soppeng-Di tengah upaya pemerintah pusat melalui Bappenas yang bekerja sama dengan Kemensos RI meluncurkan program bantuan pangan, sejumlah warga di Kelurahan Bila, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, justru harus gigit jari.
Warga yang terindikasi miskin tersebut tidak tersentuh bantuan dan hanya bisa menjadi 'Penonton'.
Padahal program ini dirancang sebagai jaring pengaman sosial serta stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat di masa ketidakpastian.
Salah satu warga Sewo di Kelurahan Bila yang berprofesi sebagai tukang ojek, JMD, menuturkan keluhannya.
Ia mengaku sempat menerima bantuan beras selama dua bulan, namun setelah itu bantuan dihentikan total hingga sekarang.
"Kami hanya pernah dapat bantuan selama dua bulan, setelah itu tidak pernah lagi sampai saat ini," ungkap JMD kepada pewarta pada Selasa (26/5).
Menanggapi keluhan warganya, Plt Lurah Bila, Erwin, mengaku belum mengetahui secara mendalam mengenai sengkarut penyaluran bantuan pangan ini.
Hal tersebut dikarenakan dirinya baru saja mengemban tugas di kelurahan tersebut."Untuk kepastian datanya, silakan ditanyakan langsung ke Badan Pusat Statistik (BPS) karena program ini menggunakan basis data dari mereka," jelasnya.
Secara terpisah, Sekjen Lembaga Sipil Independen Nasional (SIN) Sulsel, A. Asis, memberikan kritik tajam terhadap kinerja BPS.
Menurutnya, proses validasi data masyarakat yang dilakukan BPS di wilayah Kabupaten Soppeng tidak sesuai dengan fakta di lapangan, sehingga sangat merugikan warga yang benar-benar membutuhkan.
"Ada indikasi kuat bahwa sejumlah warga yang sebelumnya berada di kategori desil 1–4 justru melonjak drastis ke desil 6–10 (mampu). Ini jelas sangat merugikan masyarakat," tegas A.Asis.
Sebagai informasi, program bantuan pangan ini sejatinya bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran harian Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sehingga pemenuhan kebutuhan pokok mereka tetap terjaga.
Selain untuk mencegah kerawanan pangan dengan memastikan masyarakat rentan mendapat asupan bergizi, program ini juga diproyeksikan sebagai bantalan ekonomi nasional guna menekan angka kemiskinan serta mengendalikan laju inflasi.(*)
