Soppeng-Aliansi Mahasiswa Soppeng Menggugat melayangkan kecaman keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Soppeng yang mangkir dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama DPRD Kabupaten Soppeng, Senin (27/7/2026).
Padahal, pihak legislatif telah melayangkan undangan resmi serta berulang kali membuka ruang komunikasi agar jajaran eksekutif dapat hadir.
Kendati demikian, hingga rapat berakhir, tidak satu pun perwakilan pemerintah daerah yang menampakkan diri. Alasan berhalangan karena kesibukan lain pun mengemuka tanpa disertai konfirmasi tertulis yang sah.
Meski pihak DPRD menyampaikan bahwa secara regulasi belum terdapat aturan baku yang mewajibkan pemda hadir dalam RDPU, absennya jajaran eksekutif tanpa kejelasan ini dinilai mencederai ruang dialog yang telah difasilitasi lembaga legislatif.
Juru bicara Mahasiswa Soppeng Menggugat, Muhammad Arifin Syam, menilai tindakan tersebut mencerminkan rendahnya komitmen birokrasi dalam merawat komunikasi dan keterbukaan publik.
"Kami sangat kecewa. Ketika ruang dialog ini diabaikan, wajar jika masyarakat menilai slogan 'Soppeng Tidak Setara' benar-benar nyata di pemerintahan hari ini," tegas Arifin, Rabu (28/7/2026).
Arifin menekankan bahwa kehadiran pemerintah dalam forum dialog publik merupakan manifestasi dari tanggung jawab moral, etika birokrasi, serta tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
"Pemerintah daerah diharapkan menunjukkan iktikad baik dan tanggung jawab yang lebih profesional dalam membangun komunikasi konstruktif dengan masyarakat maupun DPRD pada agenda-agenda strategis ke depan," pungkasnya.(*)
