Soppeng-Slogan "Percuma Lapor Polisi" kembali menggema di tengah masyarakat di Kabupaten Soppeng.
Kali ini, kekecewaan tersebut muncul menyusul mandeknya penanganan kasus dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) di Soppeng yang tengah ditangani oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan.
Bantuan Alsintan Tahun 2025 yang seharusnya menjadi angin segar bagi para petani di daerah justru diduga menjadi ajang bancakan oknum-oknum tertentu.
Meski laporan resmi telah dilayangkan pada bulan yang lalu. hingga kini, progres penyelidikan dinilai jalan di tempat.
Hal ini memicu pertanyaan besar mengenai komitmen penegakan hukum terhadap kasus korupsi yang menyentuh sektor pangan.
Menurut sumber yang mengikuti jalannya kasus ini, laporan dugaan pungutan tersebut telah masuk ke meja penyidik sejak beberapa waktu lalu.
Namun, hingga detik ini, Kamis (14/5), belum ada kejelasan mengenai kelanjutan laporan dugaan tersebut.
“Kami merasa laporan ini hanya mengendap di laci meja penyidik.Padahal bukti-bukti awal terkait adanya potongan dana atau biaya administrasi ilegal dalam pengambilan bantuan Alsintan sudah cukup terang,”kata Alfred , ketua LPKN Soppeng.
Ia berspekulasi bahwa, lambannya respon dari aparat penegak diduga adanya intervensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan maupun kekuasaan.
“Kalau lapor polisi saja tidak ada hasil, ke mana lagi rakyat kecil harus mengadu? Alsintan ini hak petani, bukan komoditas untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok,”urai pria berambut pirang ini.
Sebelum laporan ke Polda Sulsel, kasus dugaan pungutan liar (pungli) terkait Alsintan juga telah dilaporkan di Polres Soppeng, di mana laporan tersebut dilaporkan "mandek" dan belum menunjukkan perkembangan berarti.
