Soppeng-Capaian kinerja penanganan stunting di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, terus menjadi sorotan publik seiring dengan transisi kepemimpinan daerah.
Evaluasi berkala terhadap pemberian Insentif Fiskal Kinerja Penurunan Stunting oleh Pemerintah Pusat menunjukkan dinamika yang dinamis pada setiap periode pemerintahan.
Pada masa pemerintahan Bupati Andi Kaswadi Razak, Kabupaten Soppeng menorehkan prestasi nasional dengan menerima Penghargaan Insentif Fiskal atas Kinerja Penurunan Stunting Tahun 2024.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Pengarah Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat.
Insentif fiskal tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen lintas sektor di Soppeng yang dinilai berhasil menurunkan prevalensi stunting secara signifikan.
Selain itu, daerah ini dinilai memenuhi indikator tata kelola pelaporan serta eksekusi program penanganan tengkes yang tepat sasaran.
Memasuki masa pemerintahan Bupati Suwardi Haseng, dinamika penilaian kinerja daerah mengalami perubahan.
Pada pelaksanaan agenda nasional terkait stunting yang berlangsung di Kendari pada Jum'at (29/5), Kabupaten Soppeng tercatat belum berhasil membawa pulang penghargaan serupa.
"Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kabupaten/kota lain, termasuk di Sulawesi Selatan, untuk terus meningkatkan inovasi dan pelayanan publik di daerah masing-masing,"kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam sambutannya.
Secara regulasi, pemberian insentif fiskal didasarkan pada penilaian ketat oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri yang mencakup berbagai variabel.
Beberapa di antaranya meliputi,
kecepatan dan ketepatan penurunan angka prevalensi berdasarkan survei nasional, realisasi anggaran penanganan stunting yang bersumber dari APBD dan
kedisiplinan pelaporan capaian aksi konvergensi intervensi stunting.
Belum masuknya nama Kabupaten Soppeng dalam daftar penerima insentif tahun ini mengindikasikan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi konvergensi stunting yang berjalan, mengingat standar penilaian dari pemerintah pusat yang terus meningkat setiap tahunnya.
Dinamika ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Soppeng di bawah kepemimpinan, Suwardi Haseng, untuk memetakan kembali program-program prioritas.
Penguatan koordinasi dari tingkat desa hingga kabupaten menjadi kunci agar ritme keberhasilan penanganan stunting yang pernah dicapai pada periode sebelumnya dapat dipertahankan, bahkan ditingkatkan demi kesejahteraan masyarakat Soppeng.
Hingga berita ini ditayangkan, Minggu (31/5), media belum mendapatkan konfirmasi resmi dari Kepala Dinas Kesehatan maupun Kepala Bappeda Soppeng mengenai alasan teknis mengapa tahun ini Kabupaten Soppeng belum memenuhi syarat penerimaan insentif fiskal tersebut.
Upaya konfirmasi dan klarifikasi akan terus dilakukan oleh redaksi demi menjaga keberimbangan informasi dan transparansi kepada publik.
