Soppeng-Praktik "kontrak media sebulan" kini menjadi momok bagi independensi pers di Kabupaten Soppeng, khususnya di tingkat pemerintah desa. Kebijakan yang disinyalir sebagai alat pembungkam ini kian meresahkan insan pers yang bertugas di lapangan.
Di tingkat desa, sistem kontrak bulanan telah menjadi pola sistematis untuk membatasi ruang gerak wartawan. Alih-alih menjadikan media sebagai mitra pembangunan yang transparan, banyak pemerintah desa justru menggunakan kontrak jangka pendek sebagai "senjata" untuk mengontrol pemberitaan.
Akibatnya, isu krusial seperti transparansi alokasi Dana Desa seringkali tertutup oleh narasi pencitraan semata.Praktik kontrak yang hanya berdurasi satu bulan ini menciptakan ketergantungan yang tidak sehat.
Kondisi ini membuat perusahaan media sulit menjalankan fungsi kontrol sosial secara objektif, karena setiap langkah investigasi terhadap dugaan penyimpangan anggaran desa terbentur ancaman pemutusan kerja sama.
Ketua Lembaga Pemantau Korupsi dan Aparatur Negara (LPKN), Alfred, menyoroti praktik ini dengan nada geram. Menurutnya, durasi kontrak yang sangat singkat adalah bentuk pelemahan fungsi kontrol sosial yang terstruktur dari tingkat akar rumput.
"Pola kontrak bulanan itu jelas akal-akalan. Bagaimana media bisa menjalankan fungsi investigasi secara objektif di tingkat desa jika setiap bulan mereka harus 'mengemis' untuk perpanjangan kontrak?" ujar Alfred kepada pewarta, Sabtu (13/6/2026).
Alfred menegaskan bahwa kebijakan ini adalah strategi terencana untuk membungkam kritik. Ketika media mulai bersikap kritis terhadap kebijakan desa, ancamannya nyata kontrak tidak akan diperpanjang atau tidak dicairkan pada bulan berikutnya.
"Transparansi Dana Desa itu harus nyata, bukan hanya saat pemerintah desa butuh publikasi untuk menutupi realisasi anggaran, lalu setelahnya media dibuang begitu saja," tegas Alfred.
Kini, bola panas berada di tangan DPRD dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Soppeng. Sudah saatnya transparansi anggaran di tingkat desa dikawal secara profesional, bukan dipagari dengan kontrak "jangka pendek" yang mencederai demokrasi di tingkat desa.
