Soppeng-Ketua LPKN Kabupaten Soppeng, Alfred Surya Putra Panduu, secara khusus memuji keberhasilan korps Bhayangkara dalam mengamankan sejumlah kendaraan yang disinyalir menjadi sarana penimbunan BBM ilegal.
Dalam keterangannya di Soppeng, Kamis (4/6), Alfred menegaskan bahwa praktik penyimpangan BBM bersubsidi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap hak masyarakat kecil.
"BBM bersubsidi adalah hak rakyat kecil, seperti petani dan nelayan, bukan komoditas bisnis bagi oknum tertentu," ujar Alfred.
Penyelidikan kepolisian sejauh ini telah membuahkan hasil dengan mengamankan lima unit kendaraan.
Kendaraan yang disita tersebut terdiri dari beberapa angkutan umum (pete-pete) dan satu unit mobil Kijang.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, kendaraan tersebut telah dimodifikasi sedemikian rupa dengan tangki tambahan untuk mengumpulkan BBM dalam jumlah besar secara ilegal.
Kasat Reskrim Polres Soppeng, AKP Dodie Ramaputra, menegaskan komitmen institusinya untuk tidak pandang bulu dalam penegakan hukum.
"Kami akan menindak tegas oknum pengusaha nakal. Kasus ini sudah berstatus STDP dan telah dikoordinasikan serta dirilis di Polda Sulawesi Selatan," ungkapnya singkat.
Di lapangan, Kanit Resmob Polres Soppeng, Aiptu Jumaldi, mengaku bahwa penindakan dilakukan secara berkelanjutan di berbagai titik.
"Kami mengamankan kendaraan dari berbagai wilayah, termasuk dari Gattareng, Solie, hingga Desa Jampu, serta pengembangan di wilayah Barru dua hari lalu," paparnya.
Kendati demikian, Alfred, menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh hanya berhenti pada sopir atau pemilik kendaraan.Ia mendesak pihak kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus guna menyasar aktor intelektual serta penampung (penadah) BBM subsidi tersebut.
Menurut Alfred, praktik penyelewengan ini mustahil berjalan secara sporadis tanpa adanya jaringan yang terorganisir.
Karena itu, ia mendorong aparat untuk tidak hanya berhenti pada kendaraan tapi harus mengungkap "Drakula" dan aktor di balik layar dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi tersebut.
"Konsistensi penegakan hukum sebagai kunci utama dalam menjamin ketersediaan BBM bagi masyarakat yang berhak dan melindungi negara dari kerugian subsidi yang diselewengkan," jelas pria berambut pirang ini.(*)
