Soppeng-Polemik mengenai prosedur legal standing yang diperdebatkan oleh oknum anggota DPRD Soppeng saat menemui massa aksi mahasiswa baru-baru ini menuai kecaman keras.
Argumen yang mengedepankan formalitas administratif dinilai sebagai upaya pengecut untuk menghindari atau membungkam tuntutan rakyat.
Pimpinan Pusat Lembaga Hak Asasi dan Ekonomi Rakyat Indonesia, Andi Baso Petta Karaeng, menegaskan bahwa tindakan oknum anggota dewan yang sibuk memperdebatkan "kewenangan" atau "prosedur formal" saat rakyat datang membawa aspirasi adalah bentuk pembungkaman yang nyata.
"Sangat ironis ketika wakil rakyat justru sibuk mempermasalahkan legal standing. Apakah mereka lupa bahwa kehadiran mereka di sana adalah untuk mendengar, bukan untuk menjadi birokrat yang mempersulit dialog," ujar Andi Baso dalam keterangan resminya, Rabu (08/07/2026).
Menurut Andi Baso, kritik oknum anggota dewan terhadap prosedur tersebut hanyalah dalih untuk menutupi ketidaksiapan mereka dalam memenuhi tuntutan publik.
Ia menilai, ketika seorang anggota legislatif lebih mementingkan aturan internal daripada esensi kehadiran rakyat, maka legitimasi moral mereka patut dipertanyakan.
"Perdebatan teknis soal siapa yang berhak menemui massa hanyalah pengalihan isu yang memuakkan. Berlindung di balik prosedur saat rakyat menuntut kebenaran adalah bukti telanjang wakil rakyat telah kehilangan empati dan nyali," tegas Andi Baso.
Ia mengingatkan bahwa kursi yang diduduki para elit adalah titipan suara rakyat. Menggunakan prosedur sebagai tameng untuk menghindari aksi massa bukanlah sikap bijak, melainkan pengkhianatan nyata terhadap amanah yang mereka emban.
"Jangan jadikan prosedur sebagai senjata murahan untuk menembaki keberanian mahasiswa yang bersuara. Jika memang tidak mampu menjawab aspirasi, katakan secara jujur, jangan bersembunyi di balik aturan internal yang sengaja dibuat untuk meredam dialog," pungkasnya.
Baginya, sejarah akan mencatat bahwa di saat rakyat berjuang di jalan, para elit di gedung dewan justru terjebak dalam perdebatan prosedur yang nihil makna dan kering akan keberpihakan. (*)
