Ilustrasi
Soppeng-Kantor Bersama Samsat Soppeng diguncang isu dugaan pungutan liar yang merugikan masyarakat. Namun, di balik mencuatnya indikasi selisih pembayaran pajak yang tidak wajar tersebut, Kanit Regident Polres Soppeng, Iptu Cietra Ariesta, justru memilih sikap bungkam meski telah berulang kali dimintai klarifikasi.
Hingga Sabtu (4/7/2026) siang, upaya konfirmasi yang dilakukan awak media selama lebih dari 24 jam belum membuahkan hasil. Iptu Cietra, tampak memilih untuk tidak memberikan respons maupun klarifikasi resmi atas temuan selisih nominal pajak yang dinilai janggal oleh wajib pajak.
Berdasarkan data yang dihimpun, terdapat ketidaksesuaian nominal dalam proses pembayaran pajak kendaraan.
Wajib pajak membayar sebesar Rp698.000, sementara nominal kewajiban yang tertera dalam sistem basis data (database) resmi Samsat hanya sebesar Rp545.260.
Terdapat selisih sebesar Rp152.740 yang diduga ditarik tanpa disertai bukti setor resmi atau slip pembayaran yang sah.
Pola ini memicu kecurigaan adanya manipulasi alur keuangan dalam sektor pelayanan publik di Samsat Soppeng.
Alih-alih memberikan penjelasan untuk memulihkan kepercayaan publik, sikap elusif yang ditunjukkan pihak berwenang justru memperkeruh situasi.
Ketidakterbukaan, Iptu Cietra Ariesta, kian memperkuat spekulasi masyarakat mengenai adanya sistem proteksi terhadap oknum-oknum yang diduga "bermain" dalam tata kelola administrasi pajak.
Sikap ini dinilai mencederai semangat transparansi dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi standar pelayanan institusi kepolisian.
Hingga saat ini, redaksi masih memberikan kesempatan kepada pihak terkait untuk menyampaikan hak jawab terkait temuan selisih nominal pajak tersebut. (*)
