Ilustrasi
Soppeng-Layanan publik di Kantor Samsat Polres Soppeng tengah menjadi sorotan tajam menyusul indikasi adanya praktik pungutan liar (pungli) yang terstruktur.
Dugaan praktik 'sapi perah' terhadap wajib pajak melalui pembebanan biaya di luar ketetapan resmi mengindikasikan adanya malpraktik yang berujung pada kebocoran setoran pajak.
Praktik ini terungkap setelah ditemukannya selisih biaya antara kewajiban yang terdata dalam sistem dengan jumlah yang harus dibayarkan wajib pajak saat proses transaksi di lapangan.
Terdapat selisih antara kewajiban pajak resmi sebesar Rp545.260 dengan nominal yang dibebankan kepada warga di lapangan, yakni Rp698.000 ribu.
Selisih sebesar Rp152.740 tersebut dilaporkan tidak disertai dengan bukti transaksi resmi atau keterangan sah dari petugas, yang memperkuat dugaan adanya pungutan ilegal yang terstruktur.
Saat dikonfirmasi terkait adanya selisih biaya dan sistem pembayaran di unit kerjanya, Kanit Regident Polres Soppeng, Iptu Cietra Ariesta, memilih untuk bungkam.
Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media hingga berita ini diturunkan tidak mendapatkan tanggapan, baik melalui pesan singkat maupun keterangan langsung.
Sikap tertutup ini memicu spekulasi luas di masyarakat perihal transparansi pengelolaan keuangan di Samsat Soppeng.
Ketua LPKN Soppeng, Alfred, mengecam keras fenomena ini. Ia menilai tindakan oknum di Samsat Polres Soppeng sebagai bentuk eksploitasi terang-terangan terhadap masyarakat.
"Sangat ironis, negara menuntut kepatuhan masyarakat, namun justru oknum di internal yang memanfaatkan hal tersebut untuk merampok uang rakyat," tegas Alfred, Jumat (3/7/2026).
Alfred mendesak agar pengawas internal kepolisian tidak tinggal diam dan segera turun tangan melakukan audit mendalam terhadap seluruh alur penerimaan uang di Samsat Polres Soppeng.
"Kami minta audit total. Ke mana aliran dana selisih ini bermuara? Apakah masuk ke kas negara atau justru masuk ke kantong pribadi oknum?," tegasnya.
