Ilustrasi belanja pegawai Soppeng meningkat.
Berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pergeseran per 12 Agustus 2026, realisasi anggaran menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara penyerapan belanja operasional birokrasi dan belanja untuk kepentingan publik.
Sorotan utama tertuju pada sektor Belanja Modal yang menjadi motor penggerak infrastruktur daerah. Dari pagu anggaran senilai Rp90,40 miliar, realisasinya hingga pertengahan Agustus 2026 baru mencapai Rp1,97 miliar atau 2,18 persen.
Kondisi ini dinilai sangat lamban dan dikhawatirkan berdampak langsung pada pembangunan fasilitas publik, jalan, jembatan, serta fasilitas kesehatan yang dinantikan oleh masyarakat Soppeng.
Ketimpangan pengelolaan anggaran terlihat jelas ketika membandingkan realisasi belanja modal dengan pos belanja birokrasi lainnya.
Sejumlah pos anggaran tercatat jauh lebih mendominasi penyerapan diantaranya, belanja Pegawai terealisasi Rp294,01 miliar (56,37 persen) dari pagu Rp521,60 miliar dan belanja Barang dan Jasa terserap Rp113,71 miliar (39,61 persen).
Sedangkan belanja modal tertinggal sangat jauh di angka Rp1,97 miliar (2,18 persen).
"Angka penyerapan belanja modal yang masih di bawah 3 persen ini menjadi alarm serius terhadap efektivitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam mengeksekusi program pembangunan," demikian mengemuka dari sorotan publik, Jumat (14/8/2026).
Sementara itu, dari sisi pendapatan daerah, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Soppeng baru terkumpul Rp106,97 miliar (55,79 persen) dari target Rp191,73 miliar.
Rincian sektor pendapatan tersebut meliputi Pajak Daerah baru menyetor Rp23,97 miliar (54,05 persen) , dan retribusi Daerah terealisasi Rp61,79 miliar (48,09 persen).
Akibat realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan berada di angka Rp448,92 miliar berbanding total belanja yang mencapai Rp465,42 miliar, neraca keuangan daerah mengalami defisit sementara sebesar Rp16,50 miliar.
Defisit tersebut untuk sementara tertutupi berkat dukungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang tercatat sebesar Rp84,63 miliar.
Melihat rendahnya serapan belanja modal serta tingginya angka SiLPA dari tahun ke tahun, masyarakat dan berbagai kalangan mendesak Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Soppeng untuk segera melakukan evaluasi total terhadap kinerja para kepala SKPD.
Pemerintah daerah diminta untuk transparan dalam mengelola anggaran serta menghindari pola kerja "kejar tayang" pada akhir tahun anggaran yang berisiko menurunkan kualitas pengerjaan proyek fisik di lapangan.(*)
