ilustrasi
Soppeng-Pemutakhiran data kesejahteraan sosial yang dilakukan pemerintah pusat kembali menuai sorotan tajam akibat karut-marut di tingkat operasional. Di Kabupaten Soppeng, gelombang penyesuaian ini dirasakan sebagai bentuk ketidakadilan oleh warga Kampung Kaluku, Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau.
Sejumlah keluarga yang secara faktual masih bergelut dengan himpitan ekonomi ekstrem mendadak "naik kelas" secara administratif bergeser drastis dari Desil 2 (kelompok sangat miskin) ke Desil 5 (kelompok menengah rentan) bahkan hingga Desil 7.
Bagi birokrasi di atas kertas, pergeseran ini mungkin dibaca sebagai statistik keberhasilan pengentasan kemiskinan.
Namun, bagi warga di Kampung Kaluku, lonjakan desil ini adalah buah pahit dari pendataan yang acak-acakan, serampangan, dan jauh dari realitas lapangan.
Akibat data yang amburadul ini, hak warga atas subsidi, bantuan pangan, hingga jaminan kesehatan seketika dicabut tanpa melihat dapur yang nyaris tidak ngebul.
Kacau balunya proses pemutakhiran data ini terlihat dari bagaimana indikator kemiskinan dinilai secara serampangan oleh petugas di lapangan.
Pendataan yang acak-acakan membuat algoritma pemerintah kerap terjebak pada penilaian visual yang dangkal seperti kepemilikan sepeda motor tua yang dibeli dari hasil utang untuk akses ke kebun, atau penggunaan ponsel murah demi komunikasi dasar.
Petugas sering kali melakukan pendataan tanpa verifikasi faktual yang mendalam, mengabaikan volatilitas pendapatan harian, beban utang menumpuk, dan kerentanan ekonomi yang nyata di tingkat desa.
Akibat metode pendataan yang asal-asalan ini, terjadi distorsi masif, warga Kampung Kaluku yang hidupnya compang-camping justru dikategorikan mampu, sementara jeritan mereka tersapu bersih oleh deretan angka digital yang salah sasaran.
Pemerintah daerah, pemerintah Desa beserta instansi terkait berulang kali berdalih bahwa data desil bersifat dinamis dan bisa disanggah melalui musyawarah desa.
Namun, warga yang menjadi korban dari pendataan acak-acakan ini harus menanggung beban pembuktian yang rumit di tengah alur birokrasi yang lamban. Mereka kebingungan ketika bantuan tiba-tiba distop, sementara koreksi data membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
Jika pendataan yang acak-acakan ini terus dibiarkan tanpa audit validasi yang ketat dan transparan, program pengentasan kemiskinan hanya akan menjadi ilusi statistik.
Kebijakan ini tidak hanya salah alamat, tetapi juga berisiko merusak keadilan sosial dan menjatuhkan warga Kampung Kaluku lebih dalam pada jurang penderitaan akibat kelalaian administratif.
