Ket : Gedung Perawatan Kebidanan RS Latemmamala Soppeng.
Denews.id Soppeng-Pemerintah Kabupaten Soppeng diminta untuk tidak tutup mata dan telinga atas polimik yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Latemmamala beberapa akhir-akhir ini tengah menjadi sorotan publik.
Pelbagai pihak meminta kepada Bupati Soppeng agar manajemen dievaluasi termasuk mencopot Direktur rumah sakit milik pemerintah daerah Kabupaten Soppeng itu.
Desakan ini , berawal dari segi pelayanan yang buruk dan kekosongan obat yang dinilai akan berdampak pada keselamatan pasien.
Dampak dari kekosongan obat, sejumlah dokter spesialis memundurkan jadwal pelayanan Poliklinik dengan melakukan pembatasan pasien sampai waktu yang tidak ditentukan.
Setelah berselang beberapa hari , kini muncul lagi masalah internal, dimana beredar kabar bahwa sejumlah dokter non-PNS di rumah sakit tersebut dikabarkan 'merumahkan diri',.
Informasi ini pertama kali muncul di grup Facebook BKKS (Berita Kejadian Kabupaten Soppeng) melalui akun milik Walet.
"Semua dokter non-PNS di RS La Temmamala merumahkan diri.Dirut RS La Temmamala tidak memberikan kejelasan tentang hasil keringat para dokter. Jadi, 12 orang memilih tidak masuk kerja atau merumahkan diri.
Artinya, pengelola RS sangat butuh perhatian pemerintah.Ada apa? Kenapa selalu banyak problem di RS La Temmamala?" tulis akun Walet yang dikutip Denews.id , Rabu (19/03).
Terkait dengan itu, pelbagai pihak mengaku tidak habis pikir dengan pemerintah dan para wakil rakyat (DPRD) di Kabupaten Soppeng seolah melakukan pembiaran dan tidak segera melakukan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kemaslahatan ini.
Mereka meyakini bahwa bupati Soppeng H.Suwardi Haseng selaku eksekutif dan legislatif (DPRD) mengetahui semua ini, tapi mereka seolah tutup mata dan tuli dengan permasalahan ini.
Masyarakat pun prihatin kurangnya empati dari pemerintah, dimana mereka yang saat ini duduk di kursi empuk seakan lupa akan janji manisnya saat kampanye yang berjanji akan menjadi wakil rakyat dan akan mendengar keluhan masyarakat.
Semua itu hanya janji manis belaka, mereka hanya mengeluarkan statemen ingin mengevaluasi dan menindaklanjuti.
Namun nyatanya,hingga saat ini belum ada aksi yang dilakukan para pemangku kebijakan, mereka hanya diam membisu.
Kendati demikian, publik meminta ketegasan Bupati Soppeng segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi dan mematahkan permasalah ini ditengah masyarakat.
"Jika itu dibiarkan berlarut-larut tentu akan berdampak pada tatanan pemerintahan yang buruk dan berbalik pada Visi-misi "Soppeng Setara" menjadi "Soppeng Sengsara,"ungkap pelbagai sumber yang menunggu gebrakan komprehensif dari Bupati Soppeng.(*).
