Ketua LSM Pelita Keadilan, Nur Alam Abra (foto/okitanews)
Soppeng-Istilah Pelaksana Tugas (Plt) yang seharusnya bersifat sementara kini mulai bergeser maknanya. Di Kabupaten Soppeng "Plt Terawet" menjadi perbincangan hangat di kalangan publik.
Jabatan "Terawet" yang masih dijabat oleh Plt di era Bupati Andi Kaswadi Razak hingga Bupati Suwardi Haseng, adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pertanian dan jabatan Sekda Soppeng yang masih dijabat oleh Pj.
Secara aturan, penunjukan Plt dimaksudkan agar roda organisasi tidak terhenti saat terjadi kekosongan jabatan.Namun berdasarkan aturan , masa jabatan Plt biasanya dibatasi hanya 3 hingga 6 bulan.
Sehingga durasi yang terlalu lama memicu pertanyaan besar , apakah ini murni kendala administratif, atau ada unsur kesengajaan demi kepentingan tertentu?
Lantas, pertanyaannya, mengapa bisa "Awet" ?
Secara de facto , proses lelang jabatan (Open Bidding) yang tertunda karena terkendala anggaran atau koordinasi dengan KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) seringkali menghambat penetapan pejabat definitif.
Selain itu, Kepala daerah seringkali merasa lebih "nyaman" bekerja dengan sosok tertentu tanpa harus melalui proses administrasi yang rumit untuk pelantikan definitif.
Disisi lain "Efisiensi Anggaran" sehingga menunda pelantikan definitif terkadang dianggap sebagai cara menekan beban tunjangan jabatan tertentu.
Ketua Pelita Keadilan, Nur Alam Abra menyatakan bahwa status Plt memiliki keterbatasan dalam pengambilan keputusan strategis, terutama yang berkaitan dengan aspek anggaran dan kebijakan jangka panjang.
"Jika jabatan Plt dibiarkan 'awet', maka efektivitas birokrasi dipertaruhkan. Plt tidak memiliki keleluasaan penuh seperti pejabat definitif, sehingga program-program besar seringkali tersendat di meja koordinasi," jelasnya , Minggu (10/5).
