Soppeng-Fraksi Partai Demokrat mengeluarkan pernyataan tegas mengenai perlindungan terhadap nasib tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan paruh waktu di Kabupaten Soppeng.
Ketua DPC Partai Demokrat Soppeng, Mohamad Candra Muchtar, secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada pemutusan kontrak terhadap pegawai PPPK yang didasari oleh alasan ketiadaan anggaran.
Ia menekankan bahwa perlindungan terhadap kepastian kerja para pegawai PPPK dan Paruh Waktu harus menjadi prioritas utama pemerintah.
"Tidak boleh dijadikan celah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal atau pemberhentian sepihak dengan dalih keterbatasan fiskal daerah," kata Mohamad Candra Muchtar, Sabtu (12/7/2026).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Soppeng dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengelola anggaran dan mencari solusi manajerial yang kreatif tanpa harus mengorbankan nasib para pegawai.
"Fraksi Partai Demokrat berkomitmen penuh untuk terus mengawal kebijakan ini, agar hak-hak dan kepastian kerja bagi tenaga PPPK dan paruh waktu tetap terlindungi dari ancaman ketidakpastian anggaran," pungkasnya.
