Ilustrasi
Soppeng-Sebanyak 29 desa di Kabupaten Soppeng diproyeksikan akan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak pada tahun 2026 mendatang.
Momentum ini diprediksi akan menjadi sorotan tajam, baik dari segi pelaksanaan demokrasi desa maupun potensi konflik yang menyertainya.
Pilkades serentak 2026 di Soppeng membawa atmosfer baru, terlebih dengan adanya regulasi masa jabatan Kepala Desa (Kades) menjadi 8 tahun.
Perpanjangan masa jabatan ini memicu antusiasme tinggi di tingkat akar rumput, mengingat tensi kompetisi dipastikan akan jauh lebih sengit demi mengamankan kursi kepemimpinan desa yang berdurasi hampir satu dekade tersebut.
Namun, di balik antusiasme demokrasi lokal tersebut, pemerintah daerah dihadapkan pada tantangan serius yang bersumber dari kesiapan anggaran.
Pada Rabu (27/5), salah satu isu paling krusial dan yang mencuat adalah kesiapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng yang dinilai ketar-ketir.
Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Soppeng dituntut untuk mampu membiayai seluruh rangkaian kebutuhan pemilu desa tanpa terkecuali.
Anggaran yang dibutuhkan tidaklah sedikit, meliputi kebutuhan logistik yang meliputi pengadaan kotak suara, surat suara, dan alat kelengkapan TPS.
Selain itu, pos anggaran juga harus dialokasikan untuk membiayai operasional panitia penyelenggara dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, serta biaya pengamanan ekstra dari aparat gabungan.
Dengan adanya dinamika pro dan kontra di tengah masyarakat terkait perpanjangan masa jabatan dan konstelasi politik lokal, situasi menjelang Pilkades ini ditengarai memicu potensi konflik yang cukup tinggi .
Karena itu, kesiapan pembiayaan tidak hanya krusial untuk kelancaran logistik di atas kertas, melainkan juga menjadi instrumen penting untuk memastikan stabilitas keamanan di 29 desa yang akan melaksanakan pemilihan.
Pemerintah daerah harus memutar otak untuk merumuskan formulasi anggaran yang tepat dalam APBD.
Masyarakat Soppeng kini menanti, akankah ketakutan fiskal ini dapat diredam dengan solusi penganggaran yang cerdas, ataukah Pilkades 2026 justru akan menjadi beban berat bagi kas daerah?.
