Soppeng-Proyek pembangunan pengendali banjir di Desa Kebo, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang menelan anggaran APBN 2025 sebesar Rp15.421.862.000, kini berada di ujung tanduk.
Proyek yang dikerjakan oleh PT Tantui Enam Konstruksi ini disinyalir cacat sejak awal akibat ulah kontraktor yang diduga kuat melakukan "perampokan" terencana terhadap uang rakyat.
Ketua LPKN Soppeng, Alfred Surya Panduu, mengungkapkan bahwa kontraktor diduga sengaja mengabaikan standar spesifikasi teknis demi meraup keuntungan pribadi yang berlipat ganda.
Menurut, Alfred, modus yang digunakan adalah dengan menjadikan izin pertambangan resmi sebagai "topeng" atau dokumen formalitas untuk mengelabui pengawasan di atas kertas.
"Pelaksana memangkas anggaran dengan memakai material 'sampah' dari tambang ilegal.Sehingga selisih biaya diduga kuat masuk ke kantong pribadi kontraktor," tegas Alfred, Jumat (19/6/2026).
Alfred menambahkan, pengambilan material secara membabi-buta dari lokasi ilegal tanpa izin lingkungan adalah bentuk kejahatan ekosistem yang serius.
"Ini adalah ironi sekaligus kejahatan lingkungan yang terselubung dalam proyek pemerintah. rakyat yang jadi korbannya, anggarannya dirampok, lingkungannya dirusak, dan kualitas bangunannya dipertanyakan," ungkapnya.
Karena itu, ia meminta aparat penegak (APH) untuk tidak tinggal diam melihat uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru dikorupsi melalui modus material ilegal.
"Kami meminta Kejari Soppeng bongkar dokumennya, periksa sumber materialnya, dan tindak tegas siapa pun yang terlibat," tegas Alfred.
Hingga saat ini, pihak PT Tantui Enam Konstruksi belum memberikan tanggapan terkait tuduhan serius ini.(*)
