Soppeng-Fenomena maraknya posisi strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dibiarkan dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) dalam durasi yang tidak wajar memicu gelombang kritik.
Tata kelola pemerintahan daerah kini disorot tajam karena dianggap lumpuh dan tidak mampu menjamin stabilitas arah kebijakan publik.
Pegiat kebijakan publik, Andi Ayyub, mendesak Pemkab Soppeng untuk segera mengakhiri ketergantungan pada status Plt dan melakukan pengisian jabatan definitif.
Dia menyoroti sejumlah kursi krusial yang saat ini tidak memiliki pemimpin definitif, yakni Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub), hingga Kepala Dinas Pertanian (Distan).
Menurut Andi Ayyub, membiarkan jabatan-jabatan vital tersebut diisi oleh Plt dalam waktu yang lama adalah bentuk pengabaian terhadap profesionalisme birokrasi.
"Kita bicara soal posisi-posisi sentral dan b agaimana mungkin sektor-sektor strategis ini bisa digenjot maksimal jika nahkodanya hanya berstatus Plt yang kewenangannya sangat terbatas?" ujar Andi Ayyub, Jumat (12/6/2026).
Andi Ayyub menegaskan bahwa ketika Sekda hingga kepala dinas teknis hanya dijabat Plt, birokrasi menjadi mandul karena mereka tidak memiliki posisi tawar dan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan berisiko tinggi.
Hasilnya, tentu lembangunan hanya jadi wacana, dan masyarakatlah yang menjadi korban," tegasnya.
Andi Ayyub memperingatkan bahwa pembiaran ini tidak bisa berlangsung terus-menerus. Ia menuntut Pemerintah Kabupaten Soppeng untuk segera melakukan langkah konkret, seperti seleksi terbuka (lelang jabatan), guna mengisi posisi-posisi tersebut dengan pejabat yang memiliki kompetensi dan kewenangan penuh.
"Pembangunan tidak boleh sekadar menjadi dokumen perencanaan. Jika pemkab serius ingin melihat Soppeng maju, berhentilah bermain-main dengan jabatan Plt. Segera lantik pejabat definitif agar roda pemerintahan kembali bekerja secara normal, bukan jalan di tempat seperti sekarang," pungkasnya.
